StevanusChristianHandoko.Com – Politik identitas menjadi momok yang buruk dalam demokrasi dimana pun. Berbagai catatan sejarah demokrasi yang mendorong pemanfaatan politik identitas untuk meraih kekuasaan berakhir pada kekacauan, ketidakstabilan pemerintahan, kemunduran demokrasi, bahkan muncul perpecahan di masyarakat dan peperangan.
Demikian poin penting yang diungkapkan para pembicara dalam seminar secara hybrid dengan topik Wawasan Kebangsaan Menjelang Pemilu 2024 yang digelar Garda Institute di Takom Café & Resto Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta, Kamis 4 Mei 2023. Seminar dihadiri 250 peserta secara online dan offline.
Tampil sebagai pembicara adalah Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Kapolda DIY yang diwakili Direktur Intelkam Polda DIY Kombes Pol Syahbuddin Nasution, Dr B Wibowo Suliantoro M.Hum, Anggota Dewan Pendidikan DIY serta Dr Raden Stevanus C Handoko S.Kom MM, Anggota DPRD DIY dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)..
Dr Raden Stevanus mengatakan, pesta demokrasi Indonesia yang semakin dekat sudah seharusnya semua pihak tidak menggunakan politik identitas. Tidak mendorong gagasan politik identitas sebagai strategi mendapatkan dukungan dalam meraih kekuasaan.
“Sudah saatnya dalam Pemilu 2024, semua pihak untuk bersama-sama mendorong kampanye dengan menyodorkan gagasan-gagasan membangun, menghindari penggunaan politik identitas,” kata Dr Raden Stevanus.
Dikatakan, politik Identitas yang digunakan dalam meraih kekuasaan akan membawa perpecahan. Politik identitas dapat menciptakan polarisasi dan ketegangan di masyarakat karena menempatkan kepentingan kelompok atau individu di atas kepentingan umum.
Menggutip berbagai artikel jurnal terkait dengan pemanfaatan social media dalam mempertajam politik identitas, Dr Raden Stevanus mengingatkan adanya bahaya yang akan terjadi bagi negara seperti Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dengan kemajemukan yang luar biasa.
“Indonesia sebagai suatu negara yang majemuk sangat rentan dengan isu politik identitas. Indonesia ditakdirkan hidup dengan kemajemukan suku, ras, adat istiadat, agama, budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Setiap perbedaan berpotensi untuk didorong sebagai amunisi dalam politiki identitas, terlebih di era digital. Pemanfaatan social media dan internet yang tidak sehat akan membanjiri masyarakat dengan informasi-informasi hoax, fitnah dan gagasan negatif meraih kekuasaan tanpa mempertimbangkan keutuhan bangsa dan negara ini,” tegas D. Raden Stevanus.
Karena itu, perlu peran semua pihak terutama anak muda untuk ikut serta mengisi ruang-ruang digital dengan konten positif, konten yang mengcounter isu politik indentitas.
“DIY saat ini memiliki Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan merupakan Perda pertama di Indonesia. Perda ini menjadi dasar bagi pemerintahan DIY untuk terus bergerak membumikan kembali nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan untuk menjaga Indonesia seperti yang diharapkan semua pihak,” kata Dr Raden Stevanus.
Menurut Dr Raden Stevanus, Perda ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan aparatur sipil negara, mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air, terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meningkatkan pemahaman tentang keistimewaan Yogyakarta berbasiskan local wisdom, mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat. Hal itu semua sesuai dengan gerakan untuk mencegah timbulnya gagasan politik identitas yang bertentangan dengan semangat nasionalisme kebangsaan kita semua,” ujar Dr Raden Stevanus.
Sementara Direktur Intelkam Polda DIY Kombes Pol Syahbuddin Nasution menyampaikan terkait dengan kondisi keamanan dan ketertiban di DIY. Polda DIY akan terus melakukan pencegahan hingga penegakan hukum.
“Polisi di DIY bukan malaikat sehingga membutuhkan kerja sama semua pihak. Kerja sama akan membantu polisi dalam meningkatkan kecepatan dalam penanganan permasalahan keamanan, ketertiban, masalah hukum yang terjadi di masyarakat,” ujar Dir Intelkam Polda DIY Syahbuddin Nasution.
Isu yang berkembang tentang DIY semakin rentan tidak aman, Kombes Pol Syahbuddin menyampaikan bahwa Polisi telah melakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan harkamtibmas serta mencegah terjadinya kerawanan dan gangguan kamtibmas di wilayah DIY.
“Silahkan cek, kami secara periodik dan secara rutin melaksanakan kegiatan Patroli Dini Hari. Memantau situasi, menjaga agar DIY tetap dalam kondisi aman,” kata Kombes Pol Syahbuddin.
Terkait dengan kenakalan remaja, kriminalitas jalanan yang dilakukan remaja, Kombes Pol Syahbuddin mengharapkan orang tua bekerja sama untuk memberikan pemahaman dan menjaga anak-anak mereka agar tidak melakukan tindakan yang menjurus kepada tindakan kriminal.
“Pastikan bahwa anak-anak tidak keluar rumah pada malam hari tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas agar terhindar dari ajakan untuk berbuat yang meresahkan masyarakat,” kata Kombes Pol Syahbuddin.
Sedangkan Dr Wibowo menyoroti tentang pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi mahasiswa, generasi muda yang saat ini merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan segmen yang cukup besar dalam Pemilu 2024.
“Mahasiswa, anak muda harus terlibat aktif dalam Pemilu 2024, ikut serta menjaga proses Pemilu 2024 berjalan lancar, demokratis, bersih, jujur dan bebas dari politik identitas,” ujar Dr Wibowo.
Dikatakan, generasi muda harus lebih cermat dalam memilih, pastikan bahwa pilihannya merupakan kandidat atau partai yang mendorong gagasan yang membangun, tidak menggunakan politik identitas sekedar untuk mencapai kekuasaan. Pilihan dalam pemilu 2024 akan mempengaruhi pembangunan dan kondisi negara hingga 5 tahun ke depan
Artikel Berita ini telah tayang di :
https://beritabernas.com/politik-identitas-menjadi-momok-yang-buruk-dalam-demokrasi/
