Yogyakarta dan Jalan Panjang Menuju Kedaulatan Republik
Dari Proklamasi ke KMB: Ketika Yogyakarta Menjaga Republik
Setiap kali Agustus datang, kita kembali kepada satu tanggal yang begitu penting dalam perjalanan bangsa: 17 Agustus 1945.
Hari ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan.
Bagi generasi yang lahir jauh setelahnya, Proklamasi mungkin terasa seperti sebuah titik yang sudah selesai. Indonesia menyatakan diri merdeka, lalu negara berjalan sebagaimana mestinya.
Padahal sejarah tidak sesederhana itu.
17 Agustus 1945 adalah awal dari perjalanan yang panjang dan penuh ketidakpastian.
Republik yang baru lahir belum memiliki pemerintahan yang kokoh. Keuangan negara belum mapan. Aparatur pemerintahan harus dibentuk. Pertahanan harus disiapkan. Wilayah harus dipertahankan. Dan yang tidak kalah penting, keberadaan Republik harus diperjuangkan agar dihormati di tengah tata hubungan internasional.
Belanda berusaha kembali.
Perang terjadi.
Diplomasi berjalan.
Perundingan dilakukan.
Dan pada akhirnya, perjuangan itu baru mencapai salah satu tonggak terpenting ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949.
Di sepanjang perjalanan panjang itu, ada satu tempat yang menurut saya perlu lebih sering kita bicarakan kepada generasi muda:
Yogyakarta.
Bukan hanya karena Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik.
Tetapi karena Yogyakarta ikut menjaga agar Republik yang masih sangat muda itu tetap hidup.
Sebelum Republik lahir, Yogyakarta sudah berada di dalam proses menuju kelahirannya
Ada sebuah bagian dari sejarah kemerdekaan yang menurut saya perlu kita baca kembali.
Republik Indonesia tidak tiba-tiba datang ke Yogyakarta setelah Proklamasi. Jauh sebelum itu, sebagian tokoh dari lingkungan Kraton dan Pakualaman telah berada di dalam arus besar yang membentuk gagasan kebangsaan dan mempersiapkan lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara.
Dari lingkungan Kasultanan Yogyakarta, terdapat B.P.H. Puruboyo yang tercatat sebagai anggota BPUPKI dan kemudian PPKI.
Dari lingkungan Pakualaman, kita mengenal Ki Hadjar Dewantara.
Lahir sebagai Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, Ki Hadjar adalah cucu Paku Alam III. Ia tumbuh dalam lingkungan Pakualaman, tetapi jalan hidupnya kemudian bergerak jauh melampaui batas-batas bangsawan dan kerajaan: menjadi wartawan, tokoh pergerakan, pendidik, pendiri Taman Siswa, dan salah satu tokoh kebangsaan. Ia juga tercatat sebagai anggota tambahan PPKI.
Bagi saya, ada sesuatu yang penting di sini.
Tokoh-tokoh tersebut berasal dari lingkungan Yogyakarta, tetapi mereka berada dalam arus yang jauh lebih besar: arus untuk membentuk sebuah bangsa bernama Indonesia.
Karena itu, hubungan Yogyakarta dengan Republik tidak tepat jika baru dimulai setelah 17 Agustus 1945.
Sebelum Republik lahir, Yogyakarta sudah berada di dalam proses menuju kelahiran Republik.
Ada tokoh-tokoh yang hadir dalam ruang tempat masa depan Indonesia dibicarakan.
Ada hubungan personal dan jejaring kebangsaan.
Ada ikatan kultural.
Ada pengalaman bersama dalam pergulatan menuju Indonesia.
Dan ketika akhirnya Yogyakarta memilih berdiri bersama Republik, keputusan itu bukanlah keputusan yang lahir dalam ruang kosong.
Ada sejarah yang mendahuluinya.
Ketika Yogyakarta memilih Republik
Beberapa hari setelah Proklamasi, hubungan itu mendapatkan bentuk politik yang sangat jelas.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menyatakan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan kedudukan istimewa.
Keputusan tersebut sangat penting jika kita memahami situasi pada saat itu.
Republik baru berusia beberapa minggu. Masa depannya belum jelas. Belanda berusaha kembali. Situasi keamanan belum stabil. Belum ada kepastian bahwa Republik akan mampu bertahan.
Tetapi Yogyakarta memilih Republik.
Bukan ketika Republik sudah kuat.
Melainkan ketika Republik masih membutuhkan dukungan.
Menurut saya, di sinilah salah satu makna paling dalam dari hubungan Yogyakarta dengan Republik.
Yogyakarta tidak menunggu untuk melihat siapa yang akan menang.
Yogyakarta mengambil posisi ketika masa depan masih penuh ketidakpastian.
Dan setelah pilihan itu diambil, Yogyakarta tidak berhenti pada pernyataan politik.
Yogyakarta kemudian memberikan sesuatu yang jauh lebih nyata: tempat untuk menjalankan Republik.
Ketika Republik membutuhkan rumah
Situasi Jakarta semakin tidak aman.
Pada 4 Januari 1946, pemerintah Republik berpindah ke Yogyakarta. Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia sejak 4 Januari 1946 hingga 27 Desember 1949.
Ada satu detail yang bagi saya sangat manusiawi.
Ketika rombongan Soekarno-Hatta dan para menteri tiba di Yogyakarta, mereka tidak langsung menempati Gedung Agung. Gedung tersebut masih membutuhkan perbaikan.
Maka selama sekitar tujuh pekan, rombongan pemerintah Republik tinggal di kompleks Pakualaman.
Bayangkan suasananya.
Sebuah Republik yang baru lahir datang ke Yogyakarta bukan sebagai negara yang kuat.
Ia datang dalam keadaan membutuhkan tempat.
Dan Yogyakarta membukakan pintunya.
Kemudian Gedung Agung menjadi salah satu pusat pemerintahan Republik. Kementerian-kementerian juga ikut berkedudukan di Yogyakarta.
Maka perpindahan ibu kota bukan sekadar persoalan administratif.
Republik sedang mencari tempat untuk mempertahankan keberlangsungan dirinya.
Dan Yogyakarta memberikan tempat itu.
Tetapi Republik tidak hanya membutuhkan rumah
Ada satu hal lain yang sering luput ketika kita berbicara tentang pengorbanan Yogyakarta:
Republik juga membutuhkan biaya untuk hidup.
Kita sering membayangkan perjuangan kemerdekaan melalui gambar tentara, senjata, gerilya dan pertempuran.
Semua itu benar.
Tetapi sebuah negara tidak mungkin berjalan hanya dengan keberanian.
Negara membutuhkan uang.
Presiden harus menjalankan pemerintahan.
Para menteri dan staf harus bekerja.
Administrasi negara harus berjalan.
Tentara membutuhkan dukungan operasional.
Dan ketika Indonesia harus memperjuangkan keberadaannya di luar negeri, para delegasi membutuhkan perjalanan, tempat tinggal dan biaya operasional.
Pada masa awal Republik, sistem keuangan negara masih sangat terbatas dan belum mapan. Bahkan penerbitan mata uang Republik sendiri baru mulai diwujudkan melalui ORI pada 1946, di tengah situasi perang dan kekacauan moneter.
Dalam keadaan seperti itu, Yogyakarta memberikan dukungan yang sangat konkret.
Sumber resmi Kraton Yogyakarta mencatat bahwa selama pemerintahan Republik berada di Yogyakarta, urusan pendanaan diambil dari kas Keraton. Cakupannya antara lain gaji Presiden dan Wakil Presiden, staf, operasional TNI, serta biaya perjalanan dan akomodasi delegasi yang dikirim ke luar negeri.
Bagi saya, fakta ini penting sekali untuk dipahami generasi muda.
Sebab kemerdekaan ternyata membutuhkan biaya.
Proklamasi membutuhkan keberanian. Tetapi mempertahankan kemerdekaan membutuhkan negara yang tetap dapat berjalan.
Dan negara yang berjalan membutuhkan manusia, fasilitas dan biaya.
Republik membutuhkan semua itu ketika usianya bahkan belum genap satu tahun.
Yogyakarta ikut menyediakannya.
Di balik perjuangan diplomasi, ada manusia dan biaya
Ada satu hal lagi yang perlu kita pahami.
Kemerdekaan tidak berhenti ketika Proklamasi selesai dibacakan.
Indonesia menyatakan dirinya merdeka pada 17 Agustus 1945. Tetapi sebuah negara yang baru lahir harus mempertahankan keberadaannya dalam hubungan dengan negara-negara lain.
Indonesia harus membuat dunia memahami bahwa Republik benar-benar ada.
Harus meyakinkan negara lain bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri.
Harus berunding dengan Belanda.
Harus membangun dukungan internasional.
Harus mengirim delegasi.
Harus memiliki orang-orang yang mampu berbicara atas nama Republik.
Dan semua itu membutuhkan sumber daya manusia sekaligus pembiayaan.
Diplomasi adalah medan perjuangan yang tidak selalu terlihat.
Tidak ada suara tembakan.
Tidak ada barisan tentara.
Tetapi keputusan di meja perundingan dapat menentukan nasib sebuah bangsa.
Di belakang seorang diplomat yang berangkat ke luar negeri, ada perjalanan yang harus dibiayai.
Ada tempat tinggal.
Ada kebutuhan komunikasi.
Ada kebutuhan operasional.
Dan sumber resmi Kraton Yogyakarta secara eksplisit mencatat bahwa perjalanan dan akomodasi delegasi Republik yang dikirim ke luar negeri termasuk dalam pembiayaan dari kas Keraton selama pemerintahan berada di Yogyakarta.
Bagi saya, inilah salah satu bagian sejarah yang perlu lebih sering diceritakan kepada anak-anak muda.
Ketika kita melihat perjuangan diplomasi Indonesia, kita jangan hanya melihat nama-nama diplomat yang duduk di meja perundingan.
Kita juga perlu membayangkan siapa yang memungkinkan mereka sampai ke sana.
Karena kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan oleh mereka yang memegang senjata.
Kemerdekaan juga diperjuangkan oleh mereka yang berangkat jauh dari tanah air untuk berbicara kepada dunia.
Dan dalam perjalanan itu, Yogyakarta ikut menopang mereka.
Di belakang perjuangan diplomasi Republik, ada sumber daya Yogyakarta yang ikut membuat perjuangan itu berjalan.
Yogyakarta mempertaruhkan sumber dayanya
Karena itu, menurut saya, kalimat “Yogyakarta mendukung Republik” terlalu sederhana.
Dukungan itu memiliki bentuk yang nyata.
Yogyakarta memberikan wilayah.
Yogyakarta menyediakan tempat.
Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan.
Yogyakarta menyediakan fasilitas.
Kas Keraton menopang pembiayaan pemerintahan Republik yang berpusat di Yogyakarta.
Gaji Presiden dan Wakil Presiden serta staf dibayarkan.
Operasional TNI didukung.
Perjalanan dan akomodasi delegasi ke luar negeri ikut dibiayai.
Dan yang menarik, sumber resmi Kraton mencatat bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX tidak menghitung-hitung berapa jumlah yang telah dikeluarkan. Bagi beliau, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari perjuangan. Bahkan ada amanat agar harta Keraton yang telah diberikan kepada Republik tidak diperhitungkan untuk diminta kembali.
Bagi saya, di sinilah kita menemukan sisi manusiawi dari sejarah.
Ini bukan hanya cerita tentang politik.
Ini tentang pilihan.
Ketika seseorang memberikan sesuatu yang dimilikinya kepada negara yang baru lahir, ia sebenarnya sedang mengambil risiko.
Republik belum tentu menang.
Perang belum selesai.
Belanda belum menyerah.
Masa depan belum jelas.
Namun Yogyakarta tetap memberikan apa yang dimilikinya.
Bukan karena kemenangan sudah pasti, tetapi karena Republik harus diberi kesempatan untuk hidup.
Ketika Yogyakarta jatuh, Republik tidak ikut jatuh
Ujian terbesar datang pada 19 Desember 1948.
Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II dan menyerang Yogyakarta.
Ibu kota Republik diduduki.
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pemimpin Republik ditangkap.
Jika kita hanya melihat keadaan pada hari itu, Republik tampak berada di ambang kehancuran.
Tetapi sejarah kemudian membuktikan sesuatu yang sangat penting:
Jatuhnya ibu kota tidak berarti jatuhnya Republik.
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia tetap berjalan di Sumatra.
Perlawanan gerilya berlanjut.
Rakyat dan TNI terus bertahan.
Dan Yogyakarta kembali menjadi pusat dari sebuah perjuangan yang jauh lebih besar daripada sekadar perebutan sebuah kota.
Pada 1 Maret 1949, pasukan Republik melancarkan Serangan Umum terhadap Yogyakarta.
Selama sekitar enam jam, pasukan Republik berhasil menguasai kota.
Secara militer, enam jam mungkin terdengar singkat.
Tetapi pesan politiknya jauh lebih panjang.
Republik masih ada.
TNI masih ada.
Perlawanan masih ada.
Serangan Umum 1 Maret dengan demikian tidak hanya berbicara tentang berapa lama sebuah kota dikuasai.
Ia berbicara tentang bagaimana sebuah bangsa mengirim pesan kepada dunia:
“Kami belum kalah.”
Ketika dunia ikut menuntut Republik kembali
Perjuangan di dalam negeri kemudian bertemu dengan tekanan internasional.
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 67 pada 28 Januari 1949 sebagai bagian dari penanganan persoalan Indonesia. Resolusi tersebut antara lain menyerukan penghentian operasi militer dan memfasilitasi kembalinya pejabat pemerintah Republik ke Yogyakarta agar dapat menjalankan tugas pemerintahan mereka.
Bagi saya, ini merupakan fakta yang sangat kuat.
Karena pada satu titik, Yogyakarta bukan hanya menjadi simbol di dalam sejarah Indonesia; Yogyakarta juga muncul dalam dokumen resmi diplomasi internasional.
Kota yang diduduki Belanda itu justru disebut dalam proses internasional sebagai tempat kembalinya pemerintahan Republik.
Ada ironi sejarah yang luar biasa.
Belanda berusaha menunjukkan bahwa Republik sudah berakhir.
Tetapi perjuangan rakyat dan tekanan internasional justru membawa persoalan kembali kepada satu hal:
Republik harus kembali ke Yogyakarta.
Pulang ke Yogyakarta
Persetujuan Roem–Royen kemudian membuka jalan menuju pemulihan pemerintahan Republik.
Pada 29 Juni 1949, pemerintahan Republik kembali ke Yogyakarta.
Kota yang pernah diduduki kembali menjadi rumah bagi pemerintah Republik.
Ada sesuatu yang terasa sangat manusiawi dalam peristiwa itu.
Sebuah pemerintahan yang pernah meninggalkan Yogyakarta karena perang akhirnya kembali ke kota yang sejak awal telah menerimanya.
Yogyakarta kembali menjadi pusat pemerintahan.
Dan dari sanalah perjalanan menuju tahap akhir perjuangan dimulai.
Dari Yogyakarta menuju KMB
Konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Tetapi KMB tidak boleh dipahami sebagai awal dari kemerdekaan Indonesia.
KMB adalah salah satu tahap akhir dari perjalanan panjang yang telah dimulai sejak Proklamasi.
Ada perang.
Ada diplomasi.
Ada Linggarjati.
Ada Renville.
Ada Agresi Militer Belanda.
Ada PDRI.
Ada Serangan Umum 1 Maret.
Ada Roem–Royen.
Dan akhirnya KMB.
Semua itu merupakan rangkaian perjuangan untuk memastikan bahwa Proklamasi tidak berhenti sebagai pernyataan politik, tetapi menghasilkan kedaulatan yang nyata.
Pada 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan akhirnya dilaksanakan.
Perlu kita ingat: kedaulatan saat itu diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), sebelum Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada 1950.
Tetapi 27 Desember 1949 tetap menjadi tonggak yang sangat penting.
Karena perjalanan panjang dari Proklamasi menuju kedaulatan telah mencapai salah satu titik akhirnya.
Dan Yogyakarta berada di dalam seluruh perjalanan tersebut.
Dari 17 Agustus menuju 27 Desember
Kalau kita tarik garis dari awal hingga akhir, kita akan menemukan sesuatu yang sangat kuat.
Sebelum Republik lahir, tokoh-tokoh dari lingkungan Yogyakarta telah berada dalam arus pembentukan gagasan kebangsaan.
Setelah Proklamasi, Yogyakarta memilih Republik.
Ketika Republik membutuhkan tempat, Yogyakarta membuka pintunya.
Ketika Republik membutuhkan pemerintahan, Yogyakarta menjadi pusatnya.
Ketika Republik membutuhkan biaya, kas Keraton menopangnya.
Ketika Republik membutuhkan perjuangan diplomasi, sumber daya Yogyakarta ikut menopang perjalanan dan akomodasi delegasi ke luar negeri.
Ketika Yogyakarta diduduki, Republik tidak ikut mati.
Ketika dunia perlu diyakinkan bahwa Republik masih ada, Yogyakarta menjadi panggung pembuktiannya.
Ketika pemerintahan Republik harus kembali, Yogyakarta kembali menjadi rumahnya.
Dan ketika perjuangan menuju kedaulatan mencapai tonggak penting pada 27 Desember 1949, Yogyakarta telah melewati seluruh rangkaian itu bersama Republik.
Karena itu, saya kira ada satu kalimat yang layak kita wariskan kepada generasi muda:
Sebelum Republik lahir, Yogyakarta sudah berada di dalam proses menuju kelahiran Republik. Setelah Republik lahir, Yogyakarta memberikan dirinya untuk menjaga Republik.
Sejarah yang harus dirasakan, bukan sekadar dihafalkan
Sebagai orang yang hidup di Yogyakarta dan melihat perubahan generasi dari waktu ke waktu, saya merasa ada satu pekerjaan kebudayaan yang belum selesai.
Kita perlu membuat sejarah terasa dekat.
Anak muda mungkin tidak akan tertarik jika kita hanya meminta mereka menghafalkan tanggal.
Tetapi mereka akan mulai bertanya ketika kita mengatakan:
“Di tempat ini, Presiden pernah bekerja.”
“Di kompleks ini, rombongan pemerintah Republik pernah tinggal ketika baru tiba di Yogyakarta.”
“Di kota ini, pemerintah Republik pernah menjalankan negara.”
“Di kota ini pula, ibu kota Republik pernah diduduki.”
“Di sekitar kota ini, perjuangan mempertahankan Republik terus berlangsung.”
“Dan dari kota ini, dunia kembali diyakinkan bahwa Republik masih ada.”
Sejarah menjadi berbeda ketika kita bisa merasakannya.
Ketika kita berjalan di depan Gedung Agung, kita tidak hanya melihat bangunan tua.
Ketika kita melewati Pakualaman, kita tidak hanya melihat kompleks bangsawan.
Ketika kita berada di sekitar Keraton, kita tidak hanya melihat pusat kebudayaan.
Kita sedang berada di ruang yang pernah menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan Republik.
Kemerdekaan ternyata tidak gratis
Ada satu pelajaran yang menurut saya sangat penting dari seluruh kisah ini.
Kemerdekaan ternyata tidak gratis.
Ada manusia yang mengorbankan hidupnya.
Ada tentara yang bertempur.
Ada rakyat yang kehilangan harta dan rasa aman.
Ada diplomat yang meninggalkan keluarga untuk memperjuangkan Indonesia di luar negeri.
Ada pemerintahan yang harus berpindah dari satu kota ke kota lain.
Dan ada pula sebuah wilayah yang membuka rumah, menyediakan fasilitas, serta mempertaruhkan sumber daya yang dimilikinya.
Yogyakarta melakukan semua itu ketika hasil akhirnya belum diketahui.
Itulah mengapa saya lebih suka mengatakan bahwa Yogyakarta menopang Republik, daripada sekadar mengatakan Yogyakarta “mendukung” Republik.
Kata mendukung terdengar seperti sebuah sikap.
Tetapi yang terjadi jauh lebih besar.
Ada tindakan nyata.
Ada biaya.
Ada risiko.
Ada pengorbanan.
Dan ada kepercayaan kepada sebuah Republik yang masa depannya saat itu belum pasti.
Menjaga Republik pada zaman kita
Hari ini kita hidup di Indonesia yang sangat berbeda.
Kita tidak lagi berhadapan dengan tentara kolonial yang datang merebut Yogyakarta.
Tetapi tugas menjaga Republik belum selesai.
Tantangannya hanya berubah bentuk.
Ada disinformasi.
Ada perang informasi.
Ada perubahan geopolitik.
Ada ketimpangan ekonomi.
Ada ancaman terhadap ketahanan sosial.
Ada perubahan teknologi yang sangat cepat.
Ada kecerdasan buatan yang mengubah cara manusia bekerja, belajar dan berkomunikasi.
Ada pula tantangan untuk menjaga kebudayaan dan identitas bangsa di tengah arus globalisasi.
Dulu, generasi pendahulu menjaga Republik dengan senjata, diplomasi, keberanian dan pengorbanan.
Hari ini, generasi muda harus menjaga Republik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, integritas, demokrasi dan kebudayaan.
Jika dulu perjuangan adalah bagaimana agar Indonesia tidak kembali dijajah, hari ini perjuangan kita adalah memastikan Indonesia tidak kehilangan kedaulatan dalam bentuk-bentuk baru.
Kedaulatan atas pengetahuan.
Kedaulatan teknologi.
Kedaulatan ekonomi.
Kedaulatan informasi.
Dan tentu saja, kedaulatan sebagai bangsa yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
Sebuah warisan
Ketika saya melihat kembali perjalanan dari sebelum Proklamasi hingga penyerahan kedaulatan, saya melihat Yogyakarta bukan sebagai latar belakang.
Yogyakarta adalah bagian dari alur utama.
Sebelum Republik lahir, Yogyakarta telah mengirimkan tokoh-tokohnya ke dalam proses kebangsaan.
Setelah Republik lahir, Yogyakarta memilih untuk berdiri bersamanya.
Ketika Republik membutuhkan tempat, Yogyakarta memberikan rumah.
Ketika Republik membutuhkan pemerintahan, Yogyakarta menjadi pusatnya.
Ketika Republik membutuhkan biaya, Yogyakarta mempertaruhkan sumber dayanya.
Ketika Republik membutuhkan perjuangan diplomasi, Yogyakarta ikut menopangnya.
Ketika Yogyakarta diduduki, Republik tidak mati.
Ketika dunia perlu diyakinkan bahwa Republik masih ada, Yogyakarta menjadi panggungnya.
Dan ketika perjalanan panjang itu sampai pada penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, Yogyakarta telah memberikan bagian yang sangat besar dari dirinya dalam perjalanan tersebut.
Mungkin inilah cara paling sederhana untuk memahami hubungan Yogyakarta dengan Republik:
Yogyakarta tidak hanya memberikan tempat kepada Republik untuk tinggal. Yogyakarta ikut membayar agar Republik tetap hidup.
Dan bagi saya, inilah pelajaran yang harus sampai kepada generasi muda.
Kemerdekaan bukan sekadar sebuah upacara setiap tanggal 17 Agustus.
Kemerdekaan adalah hasil dari keberanian orang-orang yang bersedia mempertaruhkan sesuatu ketika masa depan belum pasti.
Yogyakarta pernah melakukannya.
Yogyakarta memilih Republik ketika Republik masih muda.
Yogyakarta mempertahankan Republik ketika Republik belum kuat.
Yogyakarta memberikan sumber dayanya ketika negara belum mampu berdiri dengan kekuatannya sendiri.
Kini, hampir delapan dekade kemudian, pertanyaannya kembali kepada kita.
Jika dahulu Yogyakarta mempertaruhkan apa yang dimilikinya untuk menjaga Republik yang baru lahir, apa yang akan kita pertaruhkan untuk menjaga Republik yang telah diwariskan kepada kita?
Kita tidak diminta mengangkat senjata.
Kita tidak diminta mengulang perang.
Tetapi kita diminta menjaga persatuan.
Menjaga demokrasi.
Menjaga kebudayaan.
Menguasai ilmu pengetahuan.
Menguasai teknologi.
Membangun ekonomi.
Mendidik generasi berikutnya.
Dan memastikan Indonesia tetap mampu berdiri tegak di tengah perubahan dunia.
Karena sejarah tidak meminta kita mengulang masa lalu.
Sejarah meminta kita meneruskan nilai perjuangannya.
Dan salah satu nilai terbesar yang diwariskan Yogyakarta kepada Republik adalah keberanian untuk berdiri bersama sebuah cita-cita ketika cita-cita itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan.
Sebelum Republik lahir, Yogyakarta sudah berada di dalam proses menuju kelahiran Republik. Setelah Republik lahir, Yogyakarta memberikan dirinya untuk menjaga Republik.
Dari Proklamasi menuju kedaulatan.
Dari Kraton dan Pakualaman menuju Republik.
Dari Yogyakarta menuju KMB.
Dan dari perjuangan menuju sebuah Indonesia yang berdaulat.
Itulah Yogyakarta yang menurut saya harus dikenal oleh generasi muda.
Bukan hanya sebagai kota pendidikan.
Bukan hanya sebagai kota budaya.
Bukan hanya sebagai kota wisata.
Tetapi sebagai salah satu tempat di mana Republik Indonesia pernah menemukan rumah, memperoleh kekuatan untuk bertahan, dan terus diperjuangkan sampai kedaulatannya benar-benar berdiri.
Karena pada akhirnya, kita tidak hanya mewarisi kemerdekaan.
Kita mewarisi tanggung jawab untuk menjaganya
oleh :
Dr. Raden Stevanus Christian Handoko, S.Kom., M.M.
( Raden Wedono Manitrahadiwijaya, S.Kom., M.M )