Jumat malam, 31 Juli 2026, saya kembali mengayuh sepeda bersama ribuan warga dalam Jogja Last Friday Ride (JLFR). Dari Titik Nol Kilometer hingga Malioboro, saya melihat sesuatu yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi kendaraan bermotor berubah menjadi ruang perjumpaan. Anak-anak bersepeda bersama orang tuanya, komunitas mengayuh dengan penuh semangat, para pekerja menikmati malam bersama rekan-rekannya, sementara wisatawan ikut larut dalam suasana khas Yogyakarta.
Bagi saya, JLFR bukan sekadar agenda olahraga. Ia adalah cerminan bagaimana ruang publik dapat menghadirkan kebahagiaan yang sederhana namun bermakna.
Di kawasan Malioboro, saya juga berkesempatan bertemu dengan Wali Kota Yogyakarta beserta jajaran Pemerintah Kota, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, dan Satlantas Polresta Yogyakarta yang melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan. Kehadiran seluruh unsur tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi adalah fondasi utama dalam mengelola ruang publik yang aman, tertib, dan inklusif.
Dari Polemik Menuju Kolaborasi
Beberapa waktu sebelumnya, muncul polemik mengenai pembatasan rute pesepeda di kawasan Malioboro. Saya memandang perdebatan tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam proses pengelolaan kota. Namun, penyelesaiannya tidak boleh berhenti pada dikotomi antara pesepeda dan pengguna jalan lainnya.
Ruang publik bukanlah milik satu kelompok. Jalan kota harus mampu mengakomodasi kepentingan pejalan kaki, pelaku usaha, wisatawan, transportasi umum, kendaraan bermotor, dan pesepeda secara seimbang.
Pelaksanaan JLFR Juli 2026 yang berlangsung aman dan tertib membuktikan bahwa dialog, koordinasi, dan kolaborasi mampu menghasilkan solusi yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang saling berhadapan.
Dunia Sedang Kembali ke Sepeda
Apa yang terjadi di Yogyakarta sesungguhnya merupakan bagian dari perubahan besar yang sedang berlangsung di berbagai kota dunia.
Belanda adalah contoh paling nyata. Sejak dekade 1970-an, pemerintah mengubah paradigma pembangunan transportasi setelah menghadapi tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan krisis energi. Jalan tidak lagi dipandang semata sebagai ruang bagi kendaraan bermotor, tetapi sebagai ruang hidup yang harus aman bagi seluruh pengguna. Hasilnya, sepeda kini menjadi bagian utama sistem transportasi nasional dan didukung oleh jaringan infrastruktur yang terintegrasi.
Kopenhagen, Denmark, menunjukkan bagaimana konsistensi kebijakan mampu membentuk budaya. Pemerintah kota secara rutin mengevaluasi kenyamanan dan keselamatan pesepeda melalui Copenhagen Bicycle Account, sekaligus terus memperluas jaringan jalur sepeda yang kini menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Lebih dari separuh perjalanan menuju tempat kerja atau sekolah dilakukan dengan bersepeda.
Transformasi serupa terjadi di Paris. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Anne Hidalgo, kota tersebut mengembangkan Plan Vélo, memperluas jaringan jalur sepeda, mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, dan mengubah banyak ruang jalan menjadi lebih ramah bagi pejalan kaki serta pesepeda. Kebijakan ini bukan sekadar soal transportasi, tetapi juga strategi meningkatkan kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup perkotaan.
Di Bogotá, Kolombia, pemerintah sejak puluhan tahun lalu mengembangkan Ciclovía, yaitu program penutupan jalan secara berkala agar masyarakat dapat bersepeda, berjalan kaki, dan beraktivitas di ruang publik. Gagasan ini kemudian menginspirasi gerakan Open Streets yang kini diterapkan di ratusan kota di berbagai negara.
Semua contoh tersebut memperlihatkan satu kesamaan: pemerintah tidak memandang pesepeda sebagai hambatan lalu lintas, melainkan sebagai bagian dari solusi menuju kota yang lebih sehat, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan.
Jalan adalah Ruang Publik
Di berbagai belahan dunia juga tumbuh gerakan masyarakat yang memperjuangkan ruang jalan yang lebih adil.
Gerakan Critical Mass, yang lahir di San Francisco pada 1992, mengingatkan bahwa jalan merupakan ruang publik yang harus dapat diakses oleh semua pengguna jalan, bukan hanya kendaraan bermotor.
Sementara itu, gerakan Kidical Mass yang berkembang di Jerman, Inggris, Belgia, dan sejumlah negara Eropa mengampanyekan kota yang aman bagi anak-anak untuk bersepeda. Pesannya sederhana namun kuat: apabila sebuah kota aman bagi anak untuk bersepeda, maka kota tersebut juga aman bagi semua warganya.
Gerakan-gerakan tersebut bukan sekadar aktivitas komunitas. Ia merupakan refleksi dari perubahan cara pandang terhadap kota, yaitu menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Sepeda adalah Moda Transportasi Masa Depan
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga banyak pemerintah di dunia kini menempatkan sepeda sebagai bagian dari strategi pembangunan kota berkelanjutan.
Sepeda berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), serta SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).
Selain tidak menghasilkan emisi karbon, sepeda mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan kesehatan masyarakat, menekan biaya transportasi, serta menghidupkan aktivitas ekonomi lokal.
Berbagai kota juga mulai menerapkan konsep Complete Streets, yaitu pendekatan pembangunan jalan yang memberikan ruang secara aman dan setara bagi pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, penyandang disabilitas, maupun kendaraan bermotor. Bersamaan dengan itu berkembang konsep 15-Minute City, yakni kota yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam waktu sekitar 15 menit dengan berjalan kaki atau bersepeda.
Paradigma seperti inilah yang menurut saya patut menjadi inspirasi bagi pengembangan Yogyakarta.
Jogja Memiliki Modal Besar
Yogyakarta memiliki karakter yang sangat mendukung budaya bersepeda. Jarak antarkawasan relatif dekat, topografi kota cukup bersahabat, masyarakat telah lama akrab dengan sepeda, komunitas pesepeda tumbuh aktif, dan sektor pariwisata memberikan peluang besar untuk mengembangkan sport tourism.
Karena itu, saya meyakini JLFR perlu terus didukung dan dikelola sebagai agenda bulanan yang semakin profesional. Bukan semata sebagai kegiatan komunitas, tetapi sebagai bagian dari strategi pembangunan kota yang sehat, inklusif, ramah lingkungan, sekaligus mampu menggerakkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Bayangkan apabila setiap akhir bulan ribuan pesepeda dari berbagai daerah datang ke Yogyakarta. Hotel, restoran, pelaku UMKM, destinasi wisata, hingga ekonomi lokal akan ikut merasakan manfaatnya.
Membangun Kota untuk Manusia
Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Bapak Wali Kota, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan DIY, Satlantas Polresta Yogyakarta, komunitas pesepeda, pelaku usaha, dan seluruh pihak yang telah menunjukkan semangat kolaborasi dalam penyelenggaraan JLFR Juli 2026.
Ke depan, saya berharap semangat ini terus dipelihara. Pengembangan budaya bersepeda tidak boleh dipandang sebagai kepentingan satu komunitas, melainkan sebagai investasi bagi kualitas hidup masyarakat.
Kota yang maju bukanlah kota yang memberi ruang lebih luas bagi kendaraan bermotor, tetapi kota yang memberi ruang lebih baik bagi manusianya.
Dan saya percaya, Yogyakarta memiliki semua modal untuk menjadi salah satu Kota Sepeda terbaik di Indonesia, bahkan menjadi rujukan bagi kota-kota lain dalam membangun mobilitas yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.